Majapahit dan Struktur Kerajaan

Berbicara sejarah dan struktur kerajaan muslim Demak tidak bisa dilepas dari latar kronologis sejarah sebelumnya, Majapahit. Sebelum Demak berdiri, Majapahit memiliki struktur kerajaan yang lengkap dan kokoh dari segi pertahanan dan keamanan.

Majapahit adalah kerajaan besar yang menguasai sistem daratan sekaligus sistem maritim. Dari sistem daratan, Majapahit memiliki kerajaan-kerajaan (masing-masing raja bergelar Bhre) yang terikat dalam satu traktat bersama. Hal ini ditandai oleh prasasti Singosari yang mengagendakan Bhatara Sapta Prabhu. Sembilan Dewan Agung kerajaan yang dipimpin langsung oleh Raja Agung Hayam Wuruk. Informasi yang disampaikan oleh Babad Lasem, kerajaan-kerajaan tersebut ada sebelas kerajaan.

Kekuasaan kerajaan Majapahit meluas hingga ke luar pulau Jawa. Tataran Sunda di sebelah barat disebutkan sebagai wilayah mancanegara. Begitu pula sebagian wilayah di luar pulau Jawa. Jika merujuk pada kitab Pustaka Darah Agung, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi Palembang di sebelah barat, Banjarmasin di utara, dan Bima di sebelah timur. Hal ini ditandai oleh persilangan darah yang disebarkan oleh Prabu Kertabumi atau Bhre Wijaya V yang memiliki putera dan puteri banyak.

Wilayah Kekuasaan Majapahit

Kontroversi luasan kekuasaan kerajaan Majapahit dipicu oleh Moh. Yamin yang mendasarkan penelitiannya pada Sumpah Palapa Gajah Mada. Wilayah Majapahit membujur dari Papua hingga Aceh di ujung barat. Pendapat ini bertolak belakang dengan kenyataan yang disebutkan di dalam Babad Lasem. Klaim Sunda sebagai bagian (atau negara fasal) misalnya masih memerlukan penelitian lebih seksama lagi. Dengan kata lain, apabila Majapahit dipandang sebagai negara yang memiliki struktur pemerintahan yang sempurna bisa dikatakan demikian. Namun, apabila Majapahit dikatakan negara kuat yang memiliki wilayah yang luas, hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

Terlepas dari kontroversi luasan wilayah tersebut, namun yang jelas, Majapahit memiliki sebelas negara otonom masih dapat diterima untuk kajian kronologis sejarah. Hal ini untuk menjelaskan dan memposisikan sejarah Majapahit tidak dapat dilihat dari aspek monolitik sebuah kerajaan yang besar, melainkan sebuah kerajaan dengan kebijakan politik yang telah mencapai posisi yang matang.

Peralihan Majapahit kepada Demak

Bahwa simbol menjadi bagian terpenting dalam pendirian sebuah pemerintahan adalah keniscayaan. Pertikaian antara Kediri dan Pengging dapat menjelaskan perebutan pengaruh atas tahta tertinggi kerajaan menjadi alasan Demak menjadi pilihan. Pertikaian ini disebabkan oleh Prabu Girindrawardhana yang tidak mengakui Prabu Kertabumi sebagai pelanjut tahta tertinggi dengan gelar Bhre Wijaya V. Kesuksesan Prabu Kertabumi mengalahkan Bhre Wijaya IV ternyata mendapat tantangan dari Prabu Girindrawardhana di Kediri ini. 

Upaya pertikaian Prabu Kertabumi berlanjut setelah Raden Patah dinobatkan sebagai raja di Demak. Sebagai putera Prabu Kertabumi, Raden Patah berupaya menegakkan simbol atau panji-panji yang telah berhasil direbut dari Bhre Wijaya IV bersama ayahnya. Raden Patah pun melakukan serangan terhadap Prabu Girindrawardhana yang berhasil menguasai wilayah Trowulan. Namun upaya Raden Patah tersebut tidak berhasil, karena tidak mendapat sokongan dari adiknya, Prabu Panaraga.

Pertikaian dan perebutan pengaruh atas tahta tertinggi tersebut terus berlangsung hingga kekuasaan Prabu Girindrawardhana akhirnya dikhianati oleh patihnya sendiri, Patih Udhara, yang mendapat sokongan dari Portugis.

Raden Patah yang telah berhasil menjadi raja di Demak terus membangun kekuatan, termasuk mengadopsi sistem pemerintahan sebagaimana Majapahit. Simbol atau panji-panji Majapahit masih dipakai sebagaimana Surya Sumirat  (lambang matahari). Pun, dewan penasehat kerajaan yang terhimpun ke dalam Bhatara Sapta Prabhu menjadi Dewan Walisanga yang diisi oleh raja-raja otonom sebagaimana Giri Kedaton di wilayah timur dan Kesunanan Jati di wilayah barat. Wilayah otonom yang dikuasai oleh agamawan.

Dengan demikian, sistem kerajaan yang dibangun oleh Raden Patah di Demak dapat dikatakan adalah pelanjut dari sistem kerajaan Majapahit. Dan, Walisanga merupakan dewan penasehat raja yang serupa sebagai Dewan Agung pada sistem kerajaan Majapahit. Hal ini sangat mungkin dan lebih realistis bila dilihat dari proses sejarah yang gradual. Sejarah yang historis. Karena, untuk membangun sebuah sistem memerlukan rentang waktu yang panjang. Bukan sekali jadi (ahistoris) dalam sekejap seperti di dalam cerita Seribu Satu Malam.

Ngawi, 03.03, 30 Juli 2018.

======================

Penulis: M. Sakdillah (author, director, and culture activities).

Categories: Esai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *