#Sosok Kontroversi yang Berpihak pada Kebijakan Populis

Sejak dikenal luas sebagai tokoh nasional, KH Ma’ruf Amin senantiasa menuai kontroversi. Jatuh bangun dan pengalaman luas di dunia politik telah menempa dirinya menjadi pribadi yang kokoh. Sebagai salah satu deklarator sebuah partai, misalnya, kiprahnya tidak semulus yang diduga banyak orang. Sehingga dia justeru lebih dikenal sebagai ulama daripada seorang politisi.

Konsistensi KH Ma’ruf Amin pada disiplin hukum Islam (baca: fiqih) telah menempatkannya sebagai ulama konservatif di mata kalangan aktivis-aktivis progresif yang cenderung anti mainstream. Ia kukuh berpegang pada kaul-kaul masyhur dan menjadi pedoman umum (mu’tamad), kendati kelenturan hukum yang diambil olehnya dari segi metodologi (ushul fiqih) telah menjadi pilihan dalam menentukan sikap dan tindakan ketika berijtihad secara mazhabi oleh sebagian besar ulama di Indonesia.

Di satu sisi, kalangan aktivis-aktivis progresif coba memberikan alternatif baru bagi problem ijtihad yang oleh kalangan Orientalis masa lalu dianggap sebagai insidad babil ijtihad, sebab tertutupnya pintu ijtihad, sehingga terjadi kejumudan dalam kemajuan Islam. Alternatif ini memunculkan argumen-argumen dan landasan-landasan metodologis baru bagi pendapat-pendapat minoritas yang tidak populer dan umum di kalangan ulama mayoritas. Sebagaimana hukum wanita memimpin sholat jamaah. Sementara di sisi lain, sebagai ulama yang senantiasa berpegang pada pendapat-pendapat ulama-ulama mayoritas, KH Ma’ruf Makmin sering dipandang kaku dan cenderung berpihak pada kekuasaan. Didukung lagi oleh kenyataan dirinya sebagai Ketua Umum di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyuarakan kebijkan umum pemerintah di bidang keagamaan.

Kendati demikian, KH Ma’ruf Amin mampu menjawab tantangan-tantangan yang dianggap tidak memberi keadilan hukum bagi pendapat minoritas tersebut. Ia memberi idiom-idiom baru dari kaidah-kaidah metodologis yang sudah populer di kalangan ulama, sebagaimana kasus riba bunga bank dan konsep mashlahah di dalam pembaharuan hukum Islam (ijtihadi). KH Ma’ruf Amin menyebutkan: harus ada pemisahan (tafriq) antara yang halal dan haram dalam transasksi perbankan misalnya.

Di dalam konsep pembaharuan yang ditawarkan olehnya adalah seperti kaidah al-muhafadhatul ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, tsumma ashlah, tsumma ashlah… memelihara tradisi yang sudah baik serta mengambil perkara yang baru yang lebih baik. Dengan catatan “yang lebih baik” dan seterusnya dicari ”yang lebih baik”. Dengan kata lain, inovasi yang membawa kemaslahatan khalayak harus selalu dicari dalam mengikuti perkembangan zaman.

Dari konsistensi sikap ini, KH Ma’ruf Amin dapat mempertahankan fiqih sebagai ujung tombak di dalam melakukan investigasi hukum-hukum baru yang berkembang di masyarakat dengan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, fiqih sebagai induk pengetahuan di dalam Islam tetap mendapat porsi sebagaimana tradisi keilmuan yang berkembang di dunia muslim pada umumnya dengan tanpa memutus tali matarantai masa lalu.

Dengan demikian, sikap konsisten yang ditunjukkan oleh KH Ma’ruf Amin bukan sikap yang kaku dan jumud, melainkan inovasi yang tetap teguh berpegang pada tali tradisi dan kalangan mayoritas.

Ngawi, 01.53, 31 Juli 2018.

===================

Penulis:

M. Sakdillah (writer, director, and culture activities).

Categories: Tokoh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *