Walisanga dan Sistem Politik di Jawa Barat

Di dalam cerita, baik babad maupun lisan, Sunan Gunungjati adalah salah satu tokoh sentral anggota Walisanga. Begitu pula, di wilayah Gunung Jati (Cirebon) dan gua Pamijahan terdapat makam dan petilasan tempat sembilan wali berkumpul. Sehingga cerita-cerita tersebut menggambarkan hubungan Demak dan Cirebon adalah satu kesatuan kedaulatan. Sebab, di dalam musyawarah Sembilan Wali di Jawa Tengah dan Jawa Timur dijumpai pula nama Sunan Gunungjati. Pun, salah satu dari empat tiang sangga mesjid Demak terdapat tiang Sunan Gunungjati. Hingga sekarang, keberadaan makam-makam Walisanga masih misteri, karena tidak didukung oleh data yang kuat, kecuali melalui cerita-cerita babad maupun lisan. Di wilayah Gunungjati sendiri terdapat makam-makam sembilan wali yang sama persis sebagaimana sembilan wali yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jika merujuk pada Babad Lasem, wilayah Tatar Sunda bukan merupakan wilayah bagian dari Majapahit. Wilayah tersebut disebut sebagai wilayah mancanegara. Wilayah yang secara otonom memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Prabu Siliwangi dan Peralihan Politik ke Cirebon

Dari Babad Cirebon dijelaskan, bahwa raja terakhir Tatar Sunda adalah Prabu Siliwangi yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas di wilayah barat pulau Jawa. Prabu Siliwangi dipercaya memiliki tiga orang putera dan puteri, yaitu Ki An Santang, Cakrabuana, dan Rara Santang. Rara Santang di kemudian hari menjadi isteri Syarif Abdullah yang berkuasa di Mesir. Ki An Santang setelah Prabu Siliwangi mangkat menjalani hidup sebagai pertapa atau guru suci. Cakrabuana membuka lahan di Cirebon dan mendirikan pusat pemerintahan Caruban Nagari.

Pernikahan Syarif Abdullah dan Rara Santang di Mesir melahirkan Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Jati atau Sunan Gunungjati. Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah menikah dengan saudara sepupunya, Nyai Pakungwati, puteri Cakrabuana yang telah mendirikan pemerintahan di Cirebon.

Setelah mangkat, Prabu Cakrabuana menyerahkan pemerintahan kepada puterinya Nyai Pakungwati. Sementara Sunan Jati meneruskan perguruan yang telah dirintis oleh Syekh Nurjati dan Syekh Dzatul Kafi. Perguruan ini memiliki wilayah otonom yang dinamakan kesunanan. Dengan demikian, terdapat terdapat dualisme kekuasaan antara Ratu Pakungwati sang isteri dan Syarif Hidayatullah di Gunungjati. Sistem kekuasaan yang dibangun oleh Ratu Pakungwati adalah mewarisi sistem pakuwan yang menempatkan sistem pemerintahan kolektif kolegial yang diwakili oleh para kuwu. Para kuwu ini memiliki garis komando yang langsung berhubungan dengan Ratu Pakungwati. Sementara Syarif Hidayatullah di perguruannya didukung oleh kelompok Wongkemit yang datang dari India. Pada masa pemerintahan Ratu Pakungwati ini, sistem kesultanan belum terbentuk. Hubungan Syarif Hidayatullah dengan Demak sama dengan relasi perguruan lain seperti Ampel, Giri, atau Bonang sebagai pusat pengajaran dan pendidikan agama Islam.

Bahasa dan Politik

Bahasa memiliki pengaruh kuat untuk melihat strata politik dalam sebuah sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang berkembang di Cirebon. Sistem kolektif kolegial yang dilakukan oleh Ratu Pakungwati tidak memberikan tanda-tanda hirarki atau strata sosial yang bertingkat sebagaimana yang terjadi di wilayah eks kerajaan Majapahit. Sistem bahasa ini tidak mengalami perubahan berarti hingga sekarang. Setelah Ratu Pakungwati meninggal dunia akibat kecelakaan kebakaran yang terjadi di mesjid Ciptarasa, pemerintahan diambil alih oleh Syarif Hidayatullah yang berkuasa di perguruan Gunungjati sampai puteranya, Sultan Hasanuddin, menjadi pemimpin negeri di kerajaan Banten. Kesempatan ini memberi inspirasi Sunan Gunungjati membangun relasi kepada kerajaan Demak di timur.

==========================

M. Sakdillah (author, director, and culture activities)

Categories: Esai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *