M

Foto Koleksi :
https://www.ind45-50.org/id/konteks-politik-administratif-belanda-dan-hindia-belanda

Indonesia tidak akan pernah ada jika tidak didahului oleh Hindia Belanda. Mungkin demikian, anggapan orang-orang Belanda.

Anggapan demikian bisa iya, juga bisa tidak. Mengingat, begitu banyak wilayah yang telah diduduki oleh Belanda. Namun, bisa juga tidak, jika melihat keberadaan dan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa lalu, karena wilayah yang berhasil dikuasai Belanda hanya sebagian kecil dari perkiraan sebenarnya.

Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah negara-negara adidaya yang menguasai perdagangan pada masa lalu. Pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris mendirikan perusahaan dagang di Asia yang dinamankan The British East India Company berpusat di Kalkuta, India. Kemudian diikuti oleh Belanda pada 1602 dan Perancis mendirikan French East India Company pada 1604.

Pada 20 Maret 1602, para konglomerat Belanda berhasil mendirikan sebuah perkongsian perusahaan diberi nama VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Akibat persaingan sengit perdagangan antara negara-negara Eropa, Staaten Generaal di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama Pemerintah Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan VOC dapat bertindak secara administratif seperti layaknya satu negara. Pada tahun 1603, VOC mendapat izin dari kerajaan Banten untuk mendirikan kantor perwakilan. Pieter Both pada 1610 diangkat menjadi Gubernur Jenderal pertama (1610-1614) untuk wilayah barat, sementara Frederick de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605-1611) dan Maluku (1621-1623) untuk wilayah timur. Dari sini kemudian, sejarah Hindia Belanda berawal.

Perusahaan dagang VOC memiliki hak-hak istimewa sebagaimana tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tertanggal 20 MAret 1602 meliputi:

  1. hak monopoli perdagangan dan pelayaran di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Madagaskar;
  2. Hak kedaualatan (soevereiniteit) yang dapat bertindak selayaknya sebuah negara.

Adapun wewenang yang diberikan Pemerintah Belanda kepada VOC adalah: mempunyai tentara angkatan perang, memaklumkan perang dan membuat perjanjian damai, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan dan mengeluarkan mata uang sendiri, serta memungut pajak.

Pasang surut kejayaan VOC di Nusantara tidak terlepas dari gejolak politik di negara Belanda. Perseteruan antara Inggris dan Perancis telah menempatkan Belanda pada posisi di tengah-tengah sebagai wilayah perbatasan. Di satu sisi, Belanda menjadi wilayah bagian dari Kekaisaran Perancis, ada kalanya pula menjadi tameng Inggris dalam menghadapi serangan Perancis.

Pada 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos di Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika untuk menyediakan kapal-kapal VOC dalam melakukan perjalanan ke Asia Timur. Pos tersebut kemudian ujung tombak ketika banyak orang Belanda dan Eropa lainnya yang tinggal di sana. Seturut kemudian didirikan pula di Persia (Iran), Benggala (Bangladesh), sebagian India, Ceylon (Sri Lanka), Malaka (Malaysia), Siam (Thailand), Cina daratan (Kanton), Formosa (Taiwan) dan selatan India. Pada 1662, Koxinga berhasil mengusir Belanda dari Taiwan.

Pada 1669, VOC tercatat sebagai perusahaan para konglomerat terkaya dalam sepanjang sejarah. VOC memiliki 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 angkatan bersenjata, serta memperoleh 40 persen keuntungan. Namun, VOC sering mengalami konflik dengan pihak Inggris. Hubungan kedua belah pihak memburuk ketika terjadi Pembantaian Ambon pada 1623. Ketika terjadi peperangan Gabungan Pemerintah Provinsi Belanda dan pihak Inggris, VOC mengalami kesulitan finansial secara krusial. Pada 17 Maret 1798, VOC dibubarkan setelah diinvasi oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dari Perancis. Kemudian, wilayah pendudukan Hindia Belanda diserahkan kepada “Repbulik Batavia” atau ”Kerajaan Belanda” bentukan Perancis pada Kongres Wina 1815. Pemerintahan di Hindia Belanda diperintah oleh Gubernur Jenederal Herman Willem Daendels selama rentang waktu 1762-1818.

Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Indie) adalah wilayah Nusantara yang diduduki dan/atau dikuasai oleh Belanda. Pertama, penguasa perusahaan dagang bernama VOC yang bertindak seperti negara; kedua, menjadi wilayah pemerintahan di bawah kuasa Republik Batavia atau Kerajaan Belanda. Pembentukan Hindia Belanda terjadi pada tahun 1800 setelah Belanda lepas dari penjajahan Perancis. Hasil capaian yang diunggulkan dari Hindia Belanda setelah terbentuknya pemerintahan adalah rempah-rempah dan hasil bumi (minyak, batubara, dan lain-lain) yang berkontribusi bagi negara Belanda. Warga negara Hindia Belanda terdiri dari kelas bangsa Eropa, warga negara timur asing (China, Arab, India, dan lain-lain), serta warga pribumi. Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda berakhir setelah dinyatakan kemerdekaan Repbulik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kendati secara resmi berakhir pada Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 menurut PBB.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelum masa invasi Jepang adalah Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan B. C. de Jonge.

Selain pemerintahan di bawah kuasa seorang Gubernur Jenderal, Hindia Belanda juga membentuk Dewan Rakyat yang dinamakan Volskraad. Anggota-anggota Volksraad dipilih secara tidak langsung.

Volksraad pertama kali dibentuk pada 16 Desember 1916 atas prakarsa Gubernur Jenderal JP van Limburg Stirum bersama Menteri Urusan Koloni Belanda, Thomas Bastiaan Pleyte.

Volksraad pertama kali beranggotakan 38 orang dengan perwakilan 15 orang pribumi. Baru pada 1920, anggota Volksraad mayoritas orang pribumi.

Pada awalnya, Volksraad bertindak hanya sebatas penasehat Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan sejak 1927 mulai memiliki peranan dalam pembuatan undang-undang (co-legislative). Hanya saja, kewenangan Volksraad masih sangat terbatas, sebab Gubernur Jenderal memiliki hak veto dalam setiap putusan Volksraad.

Klaten, 26 Oktober 2019.

Categories: Story

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *